Get Adobe Flash player
Selamat Datang di Website Resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka


Nama

:

Drs. H. AHMAD SODIKIN, MM

Pangkat (Golongan/Ruang)

:

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP

:

196002121986031016

Jabatan

:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

 

 

 

 

(Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka)

 

 

TUGAS POKOK

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang  kepegawaian  yang meliputi Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

 

FUNGSI

Dalam meyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana  tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang meliputi Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian yang meliputi Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  3. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang kepegawaian yang meliputi Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

URAIAN TUGAS

Dalam menyelenggarakan  fungsinya  sebagaimana  tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai  uraian tugas sebagai berikut:

  1. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
  2. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
  3. Menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
  4. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang kepegawaian daerah;
  5. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
  6. Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
  7. Membangun Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  8. Menyusun data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  9. Melaksanakan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  10. Merumuskan bahan penyusunan Bezzeting Pegawai sebagai bahan penyusunan formasi pegawai;
  11. Memfasilitasi pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);
  12. Menyusun Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  13. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  14. Menyusun formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran;
  15. Menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten setiap tahun anggaran;
  16. Memberikan usulan formasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten setiap tahun anggaran;
  17. Merumuskan kebijakan teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  18. Melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan;
  19. Memberikan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Identitas Pegawai) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;
  20. Menetapkan kebijakan teknis pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  21. Merumuskan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Majalengka;
  22. Merumuskan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  23. Merumuskan penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  24. Merumuskan penetapan perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  25. Memberikan surat persetujuan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan pindah ke instansi lain;
  26. Memberikan surat persetujuan bagi PNS/PNSD dari instansi lain yang akan pindah menjadi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  27. Menyelenggarakan dan menganalisa urusan kepangkatan dan penempatan pegawai;
  28. Merumuskan penetapan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I, II, III dan IV;
  29. Memberikan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  30. Memberikan Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ke Badan Kepegawaian Negara;
  31. Merumuskan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I, II dan III;
  32. Mengusulkan Kenaikan Pangkat  Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi golongan ruang IV/a s/d IV/b kepada Gubernur;
  33. Mengusulkan Kenaikan Pangkat  Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi golongan ruang IV/c ke atas kepada Presiden;
  34. Menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang telah memenuhi persyaratan;
  35. Merumuskan kebijakan teknis pola karier Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  36. Merumuskan standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  37. Merumuskan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  38. Merumuskan penetapan pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  39. Merumuskan penetapan pengangkatan Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  40. Memberikan Surat Keputusan  Penempatan/Perpindahan  pejabat  fungsional umum  antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  41. Memberikan   Surat   Keputusan  penempatan pertama kali bagi PNS yang pindah dari instansi lain ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  42. Memberikan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  43. Menyelenggarakan dan menganalisa urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;
  44. Memberikan Surat Ijin Cuti bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan kewenangannya;
  45. Memberikan Surat Ijin Bebas Tugas untuk  pejabat  Fungsional  Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka;
  46. Memberikan bantuan biaya perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
  47. Memberikan bantuan uang duka bagi  Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  48. Merumuskan pemberian penghargaan bagi  Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pensiun;
  49. Merumuskan kebijakan teknis pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
  50. Memfasilitasi pengajuan Taperum Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  51. Memfasilitasi pembuatan Kartu Taspen kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  52. Memfasilitasi pengajuan klaim asuransi pegawai;
  53. Menyelenggarakan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan;
  54. Mengawasi dan mengendalikan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten;
  55. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kabupaten;
  56. Merumuskan kebijakan teknis penanganan indisipliner Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  57. Memproses penanganan indisipliner Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  58. Merumuskan penetapan sanksi indisipliner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  59. Menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkala;
  60. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dalam rangka pemberian izin dan/atau keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  61. Memberikan surat ijin dan/atau keterangan untuk melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  62. Merumuskan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  63. Merumuskan penetapan izin Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pemilihan kepala desa;
  64. Merumuskan penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah  Kabupaten golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  65. Mengusulkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/b ke bawah ke Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung;
  66. Mengusulkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun  ( BUP) dan meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/c ke atas kepada Presiden;
  67. Mengusulkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a dan IV/b kepada  Gubernur;
  68. Memberikan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  69. Mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  70. Mengelola dan menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
  71. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan menganalisa urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
  72. Memberikan Surat Ijin Belajar bagi tingkat pendidikan SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (Strata I) dan Pasca Sarjana (Strata II dan Strata III) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  73. Memberikan Surat Tugas Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Fungsional Umum, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V;
  74. Menetapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  75. Menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyusunan silabi, modul, dan pedoman pendidikan dan pelatihan;
  76. Menyelenggarakan kegiatan seleksi dan penetapan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk tugas belajar dan ijin belajar;
  77. Merumuskan Peraturan Bupati  tentang Pemberian Ijin Belajar  dan Tugas Belajar bagi PNS;
  78. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian sistem dan kualitas materi pendidikan dan pelatihan aparatur;
  79. Menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN;
  80. Menyelenggarakan kegiatan  fasilitasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan aparatur;
  81. Menyelenggarakan kegiatan seleksi dan memproses Surat Tugas peserta  pendidikan dan pelatihan aparatur;
  82. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek)/Seminar/Lokakarya Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur;
  83. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  84. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur;
  85. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  86. Melaksanakan koordinasi Teknis dengan Lembaga Diklat Terakreditasi dan Perguruan Tinggi;
  87. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;
  88. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
  89. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis/substantif;
  90. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi syarat;
  91. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  92. Menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  93. Menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan  bahan  penetapan  urusan pemerintahan daerah Kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  94. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK), ruang perkantoran serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
  95. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK), ruang perkantoran serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
  96. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; 
  97. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah; 
  98. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam  penguasaan Badan Kepegawaian Daerah; 
  99. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan badan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah yang dipimpinnya;
  100. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan  Badan Kepegawaian Daerah; 
  101. Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  102. Menyampaikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
  103. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  104. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Kepegawaian Daerah; 
  105. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  106. Membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  107. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
  108. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  109. Melaksanakan tugas kedinasanan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Jasa Web Majalengka