Get Adobe Flash player
Selamat Datang di Website Resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka


a.  Dasar Hukum
  Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000.
     
b. Persyaratan
  1. Foto copy sah SK CPNS.
  2. Foto copy sah SK PNS.
  3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir.
  4. Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
  5. Foto copy sah DP3 tahun terakhir.
  6. Foto copy sah ijazah pertama s/d terakhir.
  7. Foto copy sah Daftar Honor/Upah sejak pengangkatan pertama sebagai honorer/karyawan sampai dengan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
  8. Foto copy sah keputusan pengangkatan Tenaga honorer/karyawan dari mulai melaksanakan tugas sampai dengan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil baik yang bekerja pada Instansi Pemerintah maupun swasta.
  9. Foto copy sah Surat Perjanjian kerja.
  10. Foto copy sah Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Tanaga honorer/karyawan.
  11. Daftar Riwayat Pekerjaan.
  12. Surat Keterangan bekerja secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala SKPD (bermaterai).
  13. Berkas usulan disusun sesuai dengan urutan di atas, dibuat rangkap 2 dan dimasukan ke dalam map snelhecter warna merah.
       
c. Prosedur Pelayanan
  1.   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengirimkan berkas usulan Peninjauan Masa kerja (PMK) kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui Sub Bidang Kepangkatan.
  2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan untuk persyaratan PMK.
  3. Berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan diusulkan Nota Persetujuan Teknis oleh Badan Kepegawaian Daerah ke Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.
  4. Nota Persetujuan Teknis yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung, diterbitkan penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa kerja dilakukan Badan Kepegawaian Daerah.
  5. Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan Surat Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa kerja yang sudah jadi kepada pengelola kepegawaian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
       
d. Waktu Penerbitan
  Tergantung dari Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung dengan mengacu SPM setempat.
       
e. Produk
  Surat Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa kerja.
       
f. Kompetensi Petugas
  1. Pemahaman peraturan perundang-undangan.
  2. Pemahaman operasional komputer.

 


Jasa Web Majalengka